Pemerintah China secara simultan merilis paket peraturan yang menetapkan zona cagar alam di sekitar Scarborough Shoal pada 1 Agustus. Langkah ini bukan sekadar kebijakan konservasi, melainkan merupakan aplikasi langsung dari doktrin 'lawfare' yang memanfaatkan kerangka hukum sebagai alat strategis untuk menormalisasi dan mengkonsolidasi klaim wilayah administratifnya di kawasan Laut China Selatan yang disengketakan. Operasi ini dirancang untuk menciptakan 'fakta di lapangan' melalui penegakan hukum yang terstruktur, memindahkan konflik dari ranah militer murni ke ranah hukum dan tata kelola maritim.
Struktur Komando dan Prosedur Penegakan Aturan di Lapangan
Implementasi peraturan larangan penangkapan ikan, penambangan, dan pengambilan karang ini akan dilaksanakan oleh dua kekuatan utama China: China Coast Guard (CCG) dan 'maritime militia' atau milisi maritim. Keduanya beroperasi dalam skema koordinasi terpadu di bawah komando Pusat. Prosedur penegakan hukum (enforcement) dirancang secara gradual dan eskalatif, dimulai dari tindakan paling lunak hingga tindakan koersif. Secara instruksional, protokol yang dijalankan adalah sebagai berikut:
- Tahap Pengidentifikasian dan Peringatan (Identification & Warning): Unit patroli CCG atau milisi akan mengidentifikasi kapal asing yang diduga melakukan aktivitas terlarang di dalam zona cagar alam. Kontak pertama dilakukan melalui komunikasi radio untuk memberikan peringatan dan memerintahkan kapal tersebut meninggalkan area.
- Tahap Blokade dan Pembatasan Gerak (Blocking Maneuver): Jika peringatan diabaikan, kapal penegak hukum akan melakukan manuver blokade, memposisikan diri di depan haluan atau di sepanjang sisi kapal target untuk membatasi ruang gerak dan lajunya, memaksanya berhenti atau berbalik arah.
- Tahap Aksi Koersif Non-Lethal (Non-Lethal Coercion): Dalam skenario perlawanan atau pembangkangan, CCG akan meningkatkan intensitasnya dengan penggunaan water cannon (meriam air) untuk memberikan tekanan fisik dan psikologis.
- Tahap Pendaratan Paksa dan Penahanan (Forcible Boarding & Detention): Tahap akhir, jika diperlukan, adalah pendaratan paksa tim ke kapal target untuk menguasai kendali, melakukan penahanan terhadap kru, serta menyita kapal dan muatannya untuk dibawa ke pelabuhan China untuk proses hukum lebih lanjut.
Skema Taktis "Layered Defense": Integrasi Kekuatan Triad Maritim
Operasi penegakan peraturan cagar alam ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari skema pertahanan berlapis (layered defense) China di Laut China Selatan. Doktrin ini mengintegrasikan tiga elemen kekuatan dalam formasi operasional yang saling melengkapi:
- Lapisan Terluar (Outer Layer - Deterrence): Diisi oleh kapal-kapal Angkatan Laut PLA (People's Liberation Army Navy). Kehadiran mereka berfungsi sebagai penangkal utama terhadap intervensi militer pihak ketiga. Mereka tidak terlibat langsung dalam penegakan hukum sipil, namun posisinya memberikan 'payung keamanan' dan menunjukkan komitmen strategis China.
- Lapisan Tengah (Middle Layer - Law Enforcement): Merupakan domain utama China Coast Guard (CCG). CCG bertindak sebagai 'ujung tombak' penegakan hukum di lapangan dengan prosedur yang telah diuraikan. Status mereka sebagai penjaga pantai (coast guard) memberi narasi 'penegakan hukum sipil', yang secara politik lebih mudah dipertahankan daripada penggunaan angkatan laut.
- Lapisan Terdalam (Inner Layer - Surveillance & Early Warning): Diisi oleh armada maritime militia yang terdiri dari kapal-kapal nelayan dan kapal sipil yang dimobilisasi. Mereka berfungsi sebagai mata dan telinga di lapangan, melakukan pemantauan rutin, melaporkan aktivitas mencurigakan, dan memberikan peringatan dini (early warning) kepada CCG atau PLA Navy. Kehadiran mereka yang 'non-militer' mempersulit respons lawan dan mengaburkan batas antara aktivitas sipil dan operasi negara.
Skema triad ini dirancang untuk mencapai tujuan strategis ganda. Pertama, mengkonsolidasi kontrol de facto atas Scarborough Shoal dan wilayah sengketa lainnya dengan cara yang terlihat seperti administrasi rutin dan penegakan hukum. Kedua, meminimalkan risiko eskalasi konflik terbuka karena pihak lawan akan menghadapi dilema: merespons aksi CCG yang 'sipil' dengan kekuatan militer dapat dianggap sebagai provokasi, sementara mengabaikannya berarti menerima normalisasi klaim China. Doktrin ini menjadikan hukum sebagai alat ofensif untuk memperkuat posisi tawar dan menciptakan realitas geopolitik baru di bawah ambang perang konvensional.
Dari sudut pandang taktis dan strategis, langkah China di Scarborough Shoal ini memberikan pelajaran penting tentang peperangan modern di wilayah abu-abu (grey zone). Konflik tidak selalu dimulai dengan tembakan, tetapi dapat diawali dengan peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk legitimasi. Keberhasilan operasi semacam ini sangat bergantung pada disiplin, koordinasi, dan integrasi yang mulus antara elemen militer, paramiliter, dan sipil dalam sebuah skenario yang dikendalikan secara terpusat. Bagi pengamat militer, fokusnya bergeser dari sekadar menghitung jumlah kapal perang ke memahami bagaimana hukum, diplomasi, dan kekuatan maritim dikombinasikan dalam sebuah 'playbook' operasi yang kompleks dan berlapis untuk mencapai tujuan strategis tanpa pertempuran besar.
