Doktrin Perlawanan Rakyat Semesta (PRS) yang diadopsi TNI AD bukan sekadar konsep pertahanan statis, melainkan sebuah mekanisme mobilisasi terstruktur yang mengubah setiap warga negara menjadi komponen aktif dalam sistem pertahanan berlapis. Langkah pertama dalam implementasi doktrin ini adalah pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) sebagai pusat kendali operasi di setiap wilayah strategis. Kodam kemudian membentuk Batalyon Infanteri Teritorial yang bertugas merekrut dan melatih rakyat terlatih (Ratih) — warga sipil yang mendapat pelatihan dasar militer. Proses ini tidak dilakukan secara massal, melainkan melalui seleksi ketat dan pelatihan bertahap yang disesuaikan dengan kondisi geografis setempat.
Struktur Pertahanan Berlapis: Tiga Zona dan Tugasnya
Doktrin pertahanan ini membagi wilayah operasi menjadi tiga zona dengan fungsi yang saling melengkapi. Zona Depan mencakup area perbatasan darat dan laut yang menjadi garis kontak awal dengan musuh. Di sini, satuan TNI AD reguler bersama Ratih melakukan taktik pengintaian, penyergapan, dan penghambatan laju musuh menggunakan medan berat. Zona Tengah adalah wilayah pertahanan daerah, di mana setiap Kodam mengerahkan Batalyon Teritorial untuk mengamankan titik-titik vital seperti jembatan, pusat logistik, dan jalur komunikasi. Sementara Zona Belakang berfokus pada perlindungan sipil dan industri pertahanan, dengan Ratih berperan sebagai pengawal dan penyedia informasi intelijen dari masyarakat.
- Zona Depan: Taktik penghadangan dan penyergapan oleh satuan tempur ringan dengan dukungan Ratih sebagai pemandu medan.
- Zona Tengah: Pertahanan area dengan sistem kubu pertahanan dan mobilitas tinggi untuk menghadapi infiltrasi musuh.
- Zona Belakang: Perlindungan logistik dan evakuasi warga dengan pengawasan partisipatif dari Ratih yang terlatih.
Mekanisme Mobilisasi dan Pelatihan Ratih
Setiap Kodam mengelola program pelatihan Ratih yang berlangsung secara periodik — mulai dari latihan dasar sembilan minggu hingga latihan pemeliharaan semesteran. Materi pelatihan mencakup teknik perang asimetris seperti penyamaran, sabotase, dan penggunaan alat peledak improvisasi. Integrasi TNI-Rakyat diuji melalui latihan bersama yang disimulasikan dalam skenario invasi atau pemberontakan. Dalam latihan ini, Ratih dilatih untuk mengoperasikan pos pengamatan, menyampaikan laporan intelijen, dan melaksanakan evakuasi korban. Doktrin perlawanan rakyat ini juga menekankan pada pembentukan jaringan komunikasi terdesentralisasi menggunakan radio taktis dan kurir lokal, sehingga sistem tetap berfungsi meskipun infrastruktur utama lumpuh.
Pelajaran taktis yang dapat dipetik dari doktrin pertahanan TNI AD ini adalah bahwa pertahanan wilayah tidak hanya bergantung pada kekuatan alutsista, melainkan pada kemampuan menggerakkan seluruh komponen bangsa secara terkoordinasi. Konsep perlawanan rakyat semesta mengajarkan bahwa mobilitas, pengetahuan medan, dan dukungan logistik dari masyarakat menjadi kunci keberhasilan operasi militer. Dengan latihan integrasi yang rutin, setiap warga negara dapat berperan sebagai mata dan telinga TNI AD, menciptakan sistem pertahanan yang sulit ditembus oleh musuh yang hanya mengandalkan teknologi.
