Latihan Hanpung 2026 yang digelar di Jawa Timur bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan implementasi nyata dari doktrin Pertahanan Semesta Rakyat Semesta (PSRS). Dalam latihan ini, skema pertahanan tidak lagi terpusat pada satuan TNI semata, melainkan melibatkan Polri dan seluruh elemen masyarakat sipil secara terstruktur. Prosedur operasi standar (POS) yang diterapkan dirancang untuk mempercepat reaksi kolektif, mulai dari sistem peringatan dini hingga aktivasi pos pertahanan di tingkat desa. Berikut tahapan pelaksanaannya secara detail.
Prosedur Aktivasi Pertahanan Sipil: Dari Peringatan Dini hingga Pembentukan Pos
Latihan ini dimulai dengan pemberitahuan sistem peringatan dini yang memanfaatkan sirene dan SMS blast ke seluruh warga. Setelah peringatan diterima, setiap desa langsung membentuk pos pertahanan yang dipimpin oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Setiap pos memiliki tiga tugas utama yang harus dijalankan secara simultan sesuai doktrin pertahanan semesta:
- Pengintaian — memantau pergerakan musuh dan melaporkan ke pusat komando desa.
- Penghadangan — menyusun titik-titik blokade menggunakan material lokal dan alat perang tradisional.
- Logistik — mengatur distribusi perbekalan dan evakuasi warga ke tempat aman.
Prosedur ini mengintegrasikan peran sipil secara langsung ke dalam rantai komando. Warga tidak hanya menjadi objek perlindungan, tetapi subjek yang aktif dalam sistem pertahanan sesuai kapasitas masing-masing. Latihan Hanpung ini sekaligus menguji seberapa cepat elemen masyarakat dapat beradaptasi dengan instruksi taktis yang diberikan oleh aparat keamanan.
Simulasi Serangan Udara dan Kesiapsiagaan Bunker Komunal
Pada tahap ketiga, skenario berlanjut ke simulasi serangan udara. Warga bersama TNI bergerak menuju bunker bawah tanah yang telah disiapkan di setiap RT. Bunker ini dirancang sebagai tempat perlindungan kolektif yang dapat diakses dalam hitungan menit. Selain itu, warga juga dilatih menggunakan senjata tradisional — seperti bambu runcing dan molotov cocktail — sebagai opsi perlawanan bersenjata minimal ketika akses persenjataan modern terbatas. Hasil evaluasi dari latihan Hanpung menunjukkan bahwa waktu reaksi dari peringatan hingga aktivasi pos pertahanan rata-rata hanya 15 menit. Angka ini menjadi indikator awal efektivitas doktrin PSRS dalam menggerakkan partisipasi rakyat di tingkat akar rumput. Dengan waktu respons yang singkat, potensi untuk melakukan perlawanan asimetris terhadap ancaman militer konvensional dapat dioptimalkan.
Analisis taktis: Kecepatan reaksi 15 menit dalam latihan ini menunjukkan bahwa sistem peringatan dini berbasis kearifan lokal (sirene dan SMS blast) masih relevan untuk daerah dengan infrastruktur komunikasi terbatas. Namun, tantangan ke depan adalah memastikan keberlanjutan pelatihan dan pemeliharaan bunker komunal agar tidak menjadi aset yang mangkrak. Konsep pertahanan semesta baru akan optimal jika setiap elemen — dari TNI, Polri, hingga warga desa — terus diperkuat melalui latihan periodik.
