Menjelang merapatnya kapal induk ringan ITS Giuseppe Garibaldi di Dermaga Kolinlamil, Jakarta, esok hari, TNI AL dan Angkatan Laut Italia telah menyiapkan prosedur penyambutan dan pengalihan kawal yang sangat terstruktur. Proses ini tidak hanya formalitas diplomatik, melainkan simulasi taktis nyata tentang bagaimana dua armada berbeda mengintegrasikan rantai komando dan formasi tempur di titik peralihan kedaulatan maritim.
Fase Pengalihan Kawal: Dari Mediterania ke ALKI I
Prosedur pengalihan kawal dilaksanakan dalam dua fase utama untuk memastikan keamanan tanpa celah sepanjang rute. Fase pertama adalah pengawalan oleh Angkatan Laut Italia selama pelayaran internasional dari Italia hingga batas wilayah kedaulatan Indonesia. Fase kedua dimulai saat kapal memasuki ALKI I, di mana tanggung jawab pengawalan beralih secara resmi kepada TNI AL.
Tahapan kritis ini melibatkan rantai komando yang ketat antara tiga pihak:
- Komandan kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi sebagai objek kawal.
- Komandan kapal kawal Italia sebagai pengawal tahap pertama.
- Komandan KRI Brawijaya-320 sebagai pemimpin unsur kawal TNI AL.
Prosedur komunikasi diterapkan melalui visual signalling dan radio aman untuk mengonfirmasi identitas serta menyepakati transisi formasi. Setelah kode dikonfirmasi, KRI Brawijaya-320 dan KRI Prabu Siliwangi-321 langsung mengambil posisi pengawalan formasi diamond. Dalam formasi ini, satu fregat berada di depan kanan dan satu di belakang kiri kapal induk guna memberikan cakupan sensor dan senjata yang optimal terhadap ancaman dari segala arah.
Prosedur Penyambutan dan Pengamanan Perimeter
Di sisi dermaga, prosedur penyambutan pejabat tinggi mengikuti protokol keamanan militer yang terstruktur. Unsur pengamanan perairan (waterfront security) diperketat oleh Pasukan Marinir yang berpatroli di sekitar area tambat. Posisi kapal induk saat merapat akan diatur sedemikian rupa sehingga memberikan sudut pandang terbaik untuk upacara serah terima, sementara kedua fregat kawal akan berpatroli di perimeter luar dermaga untuk mengamankan zona buffer.
Rantai komando upacara dirancang dengan jelas: Panglima TNI bertindak sebagai inspektur upacara, sementara Menteri Pertahanan menjadi penanda tangan serah terima simbolis. Ini memastikan tidak ada tumpang tindih wewenang saat dua negara berbeda melakukan sinkronisasi prosedur penyambutan dan pengalihan kawal dalam satu waktu.
Bagi pengamat taktis, pelajaran utama dari operasi ini adalah pentingnya standarisasi protokol komunikasi dan formasi peralihan. Pengalihan kawal bukan sekadar seremonial, melainkan uji nyata integrasi rantai komando lintas negara. Keberhasilan proses ini menunjukkan bahwa kerja sama bilateral tidak hanya terjadi di meja perundingan, tetapi juga di lapangan—dengan formasi diamond dan prosedur penyambutan yang sudah teruji.
